”Karena sebelum dibawa ke rapat paripurna, telah disepakati di rapat pimpinan,” terang sekretaris fraksi Golkar itu.
Disinggung soal Pelaksana harian (Plh) gubernur tidak diberi kewenangan menandatangani persetujuan bersama, menurut Rahman Pina hal tersebut merupakan konteks lain.
Sambung dia, tidak boleh dengan alasan Plh tak diberi kewenangan tandatangan dianggap tak sah.
BACA JUGA: DPRD Sulsel Dorong Insentif Guru Honorer Masuk APBD Perubahan
”Ingat, Plh hadir di paripurna mewakili dan atas nama gubernur. Bahkan kursi yang ia duduki saat paripurna adalah kursi gubernur,” tegasnya. (*)
Heboh..! Coba simak video ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
