GenPI.co Sulsel - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mendapat apresiasi karena Desa Antikorupsi di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Bagaimana tidak, Firli merupakan sosok yang meluncurkan Program Pembentukan Desa Antikorupsi Tahun 2022.
Desa Antikorupsi yang resmikan purnawirawan Polri itu terletak di Desa Pakatto, Kecamatan Bontromaranno, Kabupaten Gowa, Sulsel.
Praktisi hukum Harsya Wardhana mengatakan, gaung antikorupsi dari level desa sebagai pendanda langkah besar.
”Saya lihat di sini paradigma membangun Indonesia dari desa jadi tagline strategi pencegahan korupsi KPK,” kata Harsya Wardhana, Kamis (9/6).
Menurut dia, selama ini potensi korupsi terkait dengan penyelewengan Dana Desa (DD) sangat besar. Fenomena tersebut bahkan menjadi keluhan masyarakat.
Bagaimana tidak, alokasi DD yang mencapai Rp468,5 triliun sejak 2015 hingga sekarang berpotensi besar diselewengkan.
Hanya saja, Harsya menyebut lembaga penegak hukum belum memiliki upaya serius untuk menutup celah korupsi tersebut.
Penegak hukum selama ini lebih mengedepankan penindakan daripada pencegahan.
”KPK sendiri nggak punya dasar yang kuat untuk menindak, yang dilakukan sejauh ini cuma koordinasi saja dengan lembaga terkait,” ucapnya.
Maka dari itu, dia menyebut bahwa Pembentukan Desa Antikorupsi akan menjadi fase baru bagi optimalisasi peranan KPK di level desa. (fri/jpnn)