GenPI.co Sulsel - Kebijakan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang akan menggunakan e-voting dalam pemilihan ketua RT RW ditentang warga. Apalagi sampai dianggarkan Rp3 miliar.
Aksi unjuk rasa puluhan warga dari sejumlah kecamatan di Kota Makassar itu dilakukan di depan Kantor Balai Kota, Rabu (21/9).
Massa yang menggunakan truk pengangkut kontainer terlihat memajang spanduk bertuliskan menolak pemilihan ketua RT RW melalui e-voting.
Salah satu peserta aksi demo Darmisa, 45, menilai kebijakan wali kota yang populer disapa Danny Pomanto sangat bobrok.
Warga Panakkukang itu menuduh Danny Pomanto hanya mementingkan dirinya sendiri.
Apalagi, anggaran yang akan dipakai untuk Pemilu Raya Ketua RT RW di Makassar menggunakan pemungutan suara elektronik itu sangat besar.
Darmisa pun berharap, uang miliaran itu sebaiknya dibagikan kepada warga yang kurang mampu yang belum tersentuh bantuan.
”Katanya anggaran sekitar Rp3 miliar untuk pemilihan e-voting. Wahai Pak Danny Pomanto mending itu uang kasih warga yang tidak dapat BLT (Bantuan Langsung Tunai),” katanya.
Sekretaris Aliansi RT RW Kota Makassar Khairil menambahkan, e-voting melanggar asas pemilihan.
”Bapak Wali Kota Makassar Mohammad Ramadhan Pomanto seharusnya menyesuaikan keadaan masyarakat yang ada. Warga belum siap secara penuh menggunakan teknologi,” tegasnya. (mcr29/jpnn)