GenPI.co Sulsel - Dinas Pendidikan atau Disdik Sulsel didorong untuk mengawasi dugaan praktik manipulasi kartu keluarga (KK) dalam penerimaan PPDB 2022/2023.
Permintaan itu disampaikan Komisi D Sulsel dalam rapat kerja di kantor DPRD Sulsel di Makassar, Kamis (16/6).
Anggota Komisi D Wahyuddin mengatakan, ada dugaan kuat praktik manipulasi KK dipakai agar peserta didik bisa bersekolah di wilayah zonasi SMAN unggulan.
”Berdasarkan laporan yang diterima seperti itu, walaupun bersangkutan tidak berdomisili di daerah zona itu,” katanya.
Kendati masih dugaan, legislatif mendorong Disdik Sulsel berperan aktif mengantisipasi.
Termasuk mengawasi dan terus berkoordinasi dengan instansi kependudukan guna memutus praktik dengan cara-cara curang demi bisa bersekolah di SMA dan SMK Negeri.
Sambung Wahyuddin, cara-cara curang tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakadilan orang lain yang berdomisili di zona tersebut.
”Kita minta Disdik mengawasi itu, kalau ditemukan berikan sanksi tegas,” terangnya.
Kepala Disdik Sulsel Setiawan Aswad menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Disdukcapil.
Hal tersebut merupakan salah satu langkah untuk memastikan calon peserta didik yang masuk jalur zonasi benar berdomisili di zona itu.
”Kami terus berkoordinasi dengan Dukcapil, bahkan sudah terintegrasi langsung apabila di konfirmasi kebenaran KK-nya. Untuk kesiapan PPDB, kami sudah siap,” jelasnya. (ant)