GenPI.co Sulsel - Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan kapasitas birokrat dalam penetapan Penjabat atau Pj kepala daerah.
Hal tersebut disampaikan pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin Makassar Amril Hans.
Amril secara tegas melontarkan kritik terhadap pemerintah yang menunjuk perwira TNI-Polri untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di daerah.
”Jika menempatkan TNI/Polri aktif sebagai pemimpin daerah demi alasan stabilitas negara, berarti ini suatu kemunduran,” katanya, Jumat (27/5).
Dosen FISIP Unhas tersebut menilai, persoalan pemerintahan tidak semata-mata penanganan stabilitas keamanan.
Lebih dari itu, pemerintah juga wajib fokus terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat.
”Kondisi saat ini, sudah banyak birokrat yang tidak diragukan lagi kapasitas dan kemampuannya dalam pemerintahan,” ucapnya.
Amril menekankan, inti dari pemerintahan adalah pelayanan publik, bukan kekhawatiran soal ketidakstabilan keamanan.
Apalagi, masyarakat sekarang ini sudah semakin melek dalam melihat kondisi dan situasi sehingga tidak boleh lagi didekte dengan pendekatan kekuatan dan kekuasaan.
”Menempatkan TNI/Polri aktif sebagai Penjabat hendaknya dipertimbangkan sematang-matangnya, agar pengambilan kebijakan ke depan tidak menimbulkan persoalan baru,” tegasnya. (ant/fat/jpnn)