GenPI.co Sulsel - Majelis hakim menolak penangguhan penahanan dua terdakwa kasus dugaan korupsi PDAM Makassar Haris Yasin Limpo (HYL) dan Irawan Abadi (IA).
Kabar tersebut disampaikan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Soetarmi di Makassar, Selasa (23/5).
”Hasilnya, menolak penangguhan penahanan (terdakwa), untuk alasan penolakan itu hak majelis,” katanya.
Soetarmi menjelaskan, sidang ditunda pekan depan dengan jawaban terhadap eksepsi.
”Nanti dilihat, setelah jawaban eksepsi itu disampaikan, tentunya hakim bisa saja akan menyatakan dalam putusan sela,” jelasnya.
Sebelumnya, HYL menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas perkaranya.
Terdakwa menyebut, dakwaan kasus dugaan korupsi PDAM Makassar Rp20,3 miliar adalah kabur atau bersifat asumsi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Terkait asuransi dwiguna jabatan Rp1,1 miliar lebih, seharusnya tidak dimasukkan dalam kerugian negara Rp20,3 miliar. Maka, HYL menyatakan JPU semestinya menilai Rp19,1 miliar lebih.
YHL dan IA didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Juncto UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (ant)