GenPI.co Sulsel - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan bisa memetakan daerah yang masuk dalam Indeks Kerawanan Politik pada Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) demisioner H La Ode Arumahi kepada komisioner baru dan yang akan dilantik.
Arumahi menyebut bahwa situasi Bawaslu hari ini membutuhkan kepemimpinan yang bisa memetakan kerawanan, bukan lagi dari nol.
”Memetakan hal-hal yang sudah bagus dibaguskan, serta yang masih kurang dibenahi,” katanya, Senin (8/5).
Dirinya mengingatkan sistem kerja Bawaslu adalah hierarki dan tidak boleh ada satu yang lemah.
Misalnya satu kabupaten kota lemah, itu akan memengaruhi kinerja Bawaslu secara tingkat provinsi.
”Untuk kasus sengketa di Bawaslu sampai hari ini sudah selesai,” terangnya.
Dia mengingatkan kepada seluruh komisioner yang baru dilantik tentang peningkatan pengawasan di daerah rawan.
Diakhir jabatan, Arusani juga menandatangani surat permohonan pembukaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada KPU RI untuk memberi akses kepada Bawaslu.
”KPU RI diharapkan memberi akses Bawaslu provinsi dan kabupaten kota untuk melihat dokumen Bacaleg (Bakal Calon Legislatif), memenuhi syarat atau tidak,” tegasnya. (ant)