GenPI.co Sulsel - Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulsel Sugiarti Mangun Karim menilai keputusan pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET) sebagai penyebab harga minyak goreng naik.
"Akar masalahnya ialah saat peraturan menteri (soal HET, read) keluar," terang Sugiarti saat ditemui GenPI.co Sulsel, Rabu (23/3).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan daerah terkena imbas dari aturan tersebut.
"Kemarin memang mau beli barangnya, tetapi tidak ada. Sekarang barang ada, tetapi harganya mahal," ucap Sugiarti.
DPRD Provinsi Sulsel pun melakukan rapat kordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan polemik soal minyak goreng.
Salah satunya ialah Satgas Pangan Polda Sulsel yang akan terus melakukan pengawasan terhadap distributor-distributor.
"Satgas pangan akan lebih meningkatkan kinerjanya terkait distribusi minyak goreng," paparnya.
Sugiarti mengatakan DPRD Sulsel telah melakukan penandatanganan MoU dengan distributor dan asosiasi ritel.
Dia menjelaskan hasil MOU dikirimkan kepada menteri dalam negeri (mendagri).
"Kami di Sulsel menunggu tindak lanjut yang lebih nyata dari pemerintah pusat," ucap Sugiarti. (*)