GenPI.co Sulsel - Bawaslu Kota Makassar, Sulawesi Selatan membuka layanan posko pengaduan bagi masyarakat.
Langkah itu menyusul adanya dugaan pencatutan NIK di e-KTP di masa tahapan verifikasi administrasi pendaftaran Partai Politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024.
Anggota Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah mengatakan, pendirian posko tersebut sebagai upaya agar warga Makassar tidak dicatut sebagai anggota atau pengurus parpol.
”Yang didaftarkan melalui akun Sipol (Sistem Informasi Parpol),” katanya, Senin (15/8).
Terang dia, penyiapan posko pengaduan itu berkaitan dengan temuan pencatutan dan atau penggunaan data diri sejumlah orang.
Di mana, sejumlah warga dimasukkan sebagai pengurus serta anggota parpol.
”Padahal yang bersangkutan tidak pernah terdaftar maupun mendaftarkan diri,” terangnya.
Pendirian posko pengaduan juga sesuai dengan Surat Imbauan Bawaslu RI nomor: 271/PM.00.00/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022.
Pihaknya berharap, melalui posko aduan tersebut masyarakat yang merasa namanya dicatut dapat segera melaporkan ke Bawaslu.
”Ataupun melaporkan melalui hotline Bawaslu Kota Makassar,” tegas Dede yang menjabat Kordiv Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Makassar. (ant)